Procurement Management merupakan masalah yang sangat penting bagi kehidupan sebuah Perusahaan. Peningkatan Efisiensi dan efektifitas di sektor Pengadaan akan sangat mempengaruhi biaya Produksi Perusahaan.
Bimtek ini dirancang untuk memberikan pemahaman terinci dan mendalam tentang manajemen Pengadaan disertai dengan peraturan pemerintah terbaru tentang pengadaan Barang dan Jasa.
Peraturan Menteri Keuangan No. 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Terbaru
telah di terbitkan bulan November 2023 dan mulai berlaku Efektif tanggal 1 Januari 2024. Untuk
meningkatkan pelayanan lelang, mewujudkan lelang yang lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel, sederhana,
modern dan menjamin kepastian hukum, serta merespons perkembangan model transaksi perdagangan melalui
sistem elektronik, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
perlu diganti, sehingga mendorong perlu ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 122 Tahun 2023
tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Program bimtek ini didesain untuk menghadirkan pengkajian Permen
Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, arah pengaturan, poin-point penting
Pengaturan PMK No. 122 Tahun 2023. Alur Penetapan waktu pelaksanaan lelang serta dokumen persyaratan
khusus dan umum lelang, pelaksanan lelang, pembatalan lelang serta risalah dan pelaporan lelang.
Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 merevisi secara komprehensif kerangka hukum pengadaan barang/jasa pemerintah, menggantikan Perpres 16 Tahun 2018 beserta perubahannya, dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Melalui perluasan ruang lingkup, peraturan ini kini mencakup pengadaan oleh Pemerintah Desa yang dibiayai APB Desa, serta penambahan dan penyesuaian definisi kunci seperti “Institusi Lainnya”, “Pemerintah Desa”, dan “Personel Lainnya” yang kini mencakup prajurit TNI, anggota Polri, dan ASN pada K/L non-pengelola PBJ. Lebih lanjut, redefinisi istilah seperti “E-marketplace”, “E-purchasing”, “Usaha Mikro/Kecil”, “Pengadaan Berkelanjutan”, serta “Konsolidasi PBJ” memperjelas norma dan pelaku dalam sistem PBJ. Dari sisi prosedural, peraturan ini memperkenalkan pengadaan langsung untuk pekerjaan konstruksi, mendorong penggunaan Produk Dalam Negeri, produk ramah lingkungan, serta hasil produksi UMK dan Koperasi dengan kewajiban alokasi anggaran minimal 40% oleh PPK.
Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2021 tentang SDM PBJ, PPK Tipe C adalah PPK yang menangani pekerjaan dengan kategori Pengelolaan Kontrak sederhana, yakni yang bersifat operasional, rutin, standar, dan/atau berulang/repetisi. Pelatihan Kompetensi PBJP untuk PPK Tipe C menggunakan model pembelajaran Full learning. (pembelajaran mandiri) namun dimantapkan dengan metode tatap muka daring).
DASAR HUKUM :
• Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021
• Peraturan LKPP No. 7 tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa.
• Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor. 2 Tahun 2022 Tentang Sistem Manajemen Mutu Sertifikasi Kompetensi PBJP.
