Kategori Pelatihan PBJ

PELATIHAN Optimalisasi Pemanfaatan Siinas Dalam Meningkatkan Efesiensi Pelaporan Industri dan Akses Fasilitas Pemerintah

Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan praktis pelaku industri,
staf perusahaan, maupun instansi terkait dalam memanfaatkan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
SIINas merupakan platform digital yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia sebagai
sistem pelaporan industri, permohonan fasilitas, dan integrasi data untuk kepentingan pengambilan
kebijakan nasional.
Materi pelatihan disusun secara komprehensif mulai dari dasar hukum, struktur sistem, modul-modul
utama, hingga praktik langsung penggunaan sistem. Disertai pula dengan studi kasus lapangan dan solusi atas
tantangan umum yang dihadapi oleh pengguna SIINas.

PELATIHAN Tata Cara E-Purchasing, Pengadaan Langsung, Swakelola, Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan, dan Strategi Pelaksanaan Konstrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Regulasi Terbaru

Regulasi Peraturan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terus menciptakan ketentuan
dan semangat baru atas proses kerja dari tugas dan kewenangan beberapa pihak dalam tata kelola
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mulai dari hulu perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan hilir di
serah terima. Hal ini menuntut para pihak harus selalu proaktif memperlajari regulasi, serta terlibat
dalam diskusi-diskusi dalam tataran praktis dan operasional.
Demikian pula halnya dalam implementasi proses pengadaan yang sekarang menjadi isu aktual
dan trend untuk dipergunakan, yaitu metode pemilihan E-Purchasing. Selain e-purchasing, masih banyak
juga paket-paket pekerjaan yang dilaksanakan melalui metode Pengadaan Langsung dan pengadaan
barang/jasa memaui swakelola. Dengan beragamnya metode pemilihan dan cara pengadaan, para pihak
dituntut untuk memahami alur dan prosedur agar akuntabilitas proses pengadaan barang/jasa dapat
terjamin.

PELATIHAN Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Negosiasi/Mini Kompetisi) melalui E-Purchasing dan Implementasi Katalog Elektronik versi 6.0 Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Di tengah agenda besar pembangunan infrastruktur yang berlangsung di Indonesia, sector konstruksi memainkan
peran kunci dalam mewujudkan visi pembangunan nasional.Anggaran tahun 2024, baik dari APBN maupun APBD,
menandai sebuah periode penting di mana pemerintah berupaya keras untuk tidak hanya mempercepat proses pembangunan
tetapi juga meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penggunaan dana publik. Pengadaan barang dan jasa konstruksi,
karenanya, menjadi sorotan utama, menuntut peningkatan kebijakan dan praktek yang dapat mendukung kedua tujuan ini
secara simultan.
Katalog Elektronik, yang awalnya difokuskan pada pengadaan barang, telah berevolusi untuk mencakup jasa,
dengan focus khusus pada sector konstruksi. Kemajuan ini merupakan Langkah penting dalam memodernisasi mekanisme
pengadaan tradisional yang sering terhambat oleh prosedur yang Panjang dan kurang transparansi. Katalog ini dirancang
untuk mempermudah pencarian dan seleksi penyedia barang dan jasa, memberikan berbagai pilihan yang dapat diakses
dengan mudah dan cepat oleh pengguna system pengadaan.

PELATIHAN Sistem Administrasi Keuangan dan Perencanaan Bagi PA, PPTk, PPK dan Bendahara

Dalam menjalankan sistem pemerintahan yang bertujuan untuk bernegara, maka negara Indonesia
harus mengatur dan mengelola keuangan dengan baik. Manajeman adalah sebuah proses perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian kegiatan seluruh anggota organisasi. Selain itu,
penggunaan seluruh sumber dari organisasi sudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Sedangkan administrasi memiliki arti yaitu seluruh rangkaian kegiatan yang telah ditata, terhadap beberapa
pekerjaan pokok yang dilakukan oleh banyak orang dalam 1 kelompok yang bekerjasama untuk mencapai
tujuannya. Sistem administrasi keuangan berarti rangkaian kegiatan penataan yang berupa penyusunan
anggaran belanja, penentuan sumber biaya, cara pemakaian, pembukuan, dan pertanggungjawaban atas
pembiayaan dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, semua langkah yang lebih
menjamin penggunaan biaya yang tersedia itu sehingga menjadi lebih efisien, efektif dan ekonomis harus
diambil.

PELATIHAN Practical Procurement Management

Procurement Management merupakan masalah yang sangat penting bagi kehidupan sebuah Perusahaan. Peningkatan Efisiensi dan efektifitas di sektor Pengadaan akan sangat mempengaruhi biaya Produksi Perusahaan.
Bimtek ini dirancang untuk memberikan pemahaman terinci dan mendalam tentang manajemen Pengadaan disertai dengan peraturan pemerintah terbaru tentang pengadaan Barang dan Jasa.

PELATIHAN Peran dan Fungsi Lelang dalam Penanganan Kredit Bermasalah Pasca Terbit No.122 Tahun 2023 tentang Pentunjuk Pelaksanaan Lelang Terbaru Mulai efektif Januari 2024

Peraturan Menteri Keuangan No. 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Terbaru
telah di terbitkan bulan November 2023 dan mulai berlaku Efektif tanggal 1 Januari 2024. Untuk
meningkatkan pelayanan lelang, mewujudkan lelang yang lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel, sederhana,
modern dan menjamin kepastian hukum, serta merespons perkembangan model transaksi perdagangan melalui
sistem elektronik, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
perlu diganti, sehingga mendorong perlu ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 122 Tahun 2023
tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Program bimtek ini didesain untuk menghadirkan pengkajian Permen
Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, arah pengaturan, poin-point penting
Pengaturan PMK No. 122 Tahun 2023. Alur Penetapan waktu pelaksanaan lelang serta dokumen persyaratan
khusus dan umum lelang, pelaksanan lelang, pembatalan lelang serta risalah dan pelaporan lelang.