Kategori Pelatihan PBJ

Aktiva tetap yang merupakan kekayaan Perusahaan BUMN (+ Anak Perusahaan BUMN) dan BUMD yang
memiliki wujud (tangible fixed assets), mempunyai manfaat ekonomis lebih dari satu tahun, dan diperoleh untuk
melakukan kegiatan Perusahaan, bukan untuk dijual kembali. Dalam kaitan ini, sangat dibutuhkan suatu kegiatan
manajemen dalam mengelola penggunaan dana yang ditujukan dalam rangka meningkatkan control atau
pengawasan terhadap aktiva tetap dan revaluasi aktiva tetap yang disesuaikan dengan nilai wajar yang berbasis pada
nilai pasar. Building & Asset Management sebagai suatu ilmu dan seni yang memandu pengelolaan kekayaan, yang
mencakup proses merencanakan kebutuhan aset, mendapatkan, menginventarisasi, melakukan legal audit, menilai,
mengoperasikan, memelihara, membaharukan atau menghapuskan, hingga mengalihkan aset dipandang perlu
dilakukan secara efektif dan efisien.
Building & Asset Management yang efektif akan memberikan kontribusi pada efisiensi penggunaan kapital,
nilai ekonomi sumber daya, produktifitas, dan kualitas serta merupakan masukan yang berharga bagi pengambilan
keputusan stratejik sehingga dapat mengelola aset yang dimiliki secara efisien. Terlebih lagi dengan mengacu dan
dikaitkan pada Standard ISO 55001 dan Kepmen BUMN No.PER-02 Tahun 2023

Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan praktis pelaku industri,
staf perusahaan, maupun instansi terkait dalam memanfaatkan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
SIINas merupakan platform digital yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia sebagai
sistem pelaporan industri, permohonan fasilitas, dan integrasi data untuk kepentingan pengambilan
kebijakan nasional.
Materi pelatihan disusun secara komprehensif mulai dari dasar hukum, struktur sistem, modul-modul
utama, hingga praktik langsung penggunaan sistem. Disertai pula dengan studi kasus lapangan dan solusi atas
tantangan umum yang dihadapi oleh pengguna SIINas.

Regulasi Peraturan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terus menciptakan ketentuan
dan semangat baru atas proses kerja dari tugas dan kewenangan beberapa pihak dalam tata kelola
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mulai dari hulu perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan hilir di
serah terima. Hal ini menuntut para pihak harus selalu proaktif memperlajari regulasi, serta terlibat
dalam diskusi-diskusi dalam tataran praktis dan operasional.
Demikian pula halnya dalam implementasi proses pengadaan yang sekarang menjadi isu aktual
dan trend untuk dipergunakan, yaitu metode pemilihan E-Purchasing. Selain e-purchasing, masih banyak
juga paket-paket pekerjaan yang dilaksanakan melalui metode Pengadaan Langsung dan pengadaan
barang/jasa memaui swakelola. Dengan beragamnya metode pemilihan dan cara pengadaan, para pihak
dituntut untuk memahami alur dan prosedur agar akuntabilitas proses pengadaan barang/jasa dapat
terjamin.

Electrical Transient Analysis Program (ETAP) adalah sebuah software yang berfungsi sebagai
penganalisis sebuah sistem kelistrikan secara rinci. Dan untuk mensimulasikan hasil Analisanya
digunakan software Aplikasi ETAP.
Software ETAP sudah banyak digunakan diberbagai perusahaan di Indonesia dan tentunya sudah
banyak sekali yang menjadi ETAP user, terutama untuk ETAP Power Station.
Dan terkait dengan software ETAP, meskipun ada versi yg terbaru, tetapi lebih disarankan untuk
menggunakan ETAP Versi 12.6 yang support untuk Win 7, Win 8 dan Win 10 baik 32 bit atau 64 bit.
Untuk meningkatkan pengetahuan/wawasan mengenai kondisi Operasi Sistem Tenaga dan Analisa
Aliran Daya pada Jaringan Tenaga Listrik Tegangan Menengah hingga Tegangan Rendah yang meliputi
Studi Aliran Daya, Analisa Hubungan Singkat, Analisa Transient dan Harmonisa

Direktorat Karier dan Kompetensi SDM, Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti terus berupaya
meningkatkan kompetensi laboratorium melalui pengembangan infrastruktur dan sumberdaya manusia yang
mengelola laboratorium. Pembangunan infrastruktur seperti gedung laboratorium, pengadaan fasilitas peralatan
dan bahan, dan sarana fisik lainnya dilakukan secara terprogram dan berkelanjutan, sementara itu untuk
pengembangan sumberdaya manusia, dilakukan dengan pengembangan sistem karir melalui jabatan fungsional
Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP). Sejalan dengan pengembangan PLP, Direktorat Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Dirjen SDID juga sudah mengatur nomenklatur tingkatan laboratorium menjadi laboratorium tipe 1
dan 2 yang difokuskan untuk memfasilitasi kegiatan pendidikan, laboratorium tipe 3 untuk memfasilitasi kegiatan
pendidikan dan penelitian, dan laboratorium tipe 4 untuk memfasilitasi kegiatan pendidikan, penelitian dan
pengabdian pada masyarakat (Permenpan dan Reformasi Birokrasi No.3/2010). Selain pemenuhan infrastuktur,
laboratorium juga harus memiliki dan menerapkan standar sistem mutu pengelolaan agar seluruh sumber daya
yang ada dikelola secara profesional, berorientasi kepada laboratorium yang kompeten yang mampu
menghasilkan data yang valid atau prototype produk yang bermutu dengan memperhatikan aspek persyaratan
keselamatan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan secara berkelanjutan. Sistem manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja, BIOSAFETY, Good Laboratory Practices, ISO-9001, ISO-14000, ISO-15189, atau ISO/IEC
17025 merupakan standar

Satuan Pengendalian Internal (SPI) adalah fungsi yang wajib dimiliki oleh BLU/BLUD dalam menjamin
akuntabilitas dan membantu manajemen dalam usaha mencapai tujuan organisasi, Agar fungsi ini bisa terbentuk
dan berjalan dengan baik diperlukan pemahaman atas tata aturan, tugas pokok dan fungsi, serta teknik-teknik
dalam pengendalian internal. SPI perlu menjalankan prosedur-prosedur audit yang sudah diatur dalam standar
audit intern. Karena pembentukan Satuan Pengendali Internal diwajibkan sesuai dengan Permendagri 61 Tahun
2007 pasal 122, akan tetapi pada prakteknya SPI yang telah terbentuk belum sepunuhnya paham apa tugas dan
fungsi SPI.

Di tengah agenda besar pembangunan infrastruktur yang berlangsung di Indonesia, sector konstruksi memainkan
peran kunci dalam mewujudkan visi pembangunan nasional.Anggaran tahun 2024, baik dari APBN maupun APBD,
menandai sebuah periode penting di mana pemerintah berupaya keras untuk tidak hanya mempercepat proses pembangunan
tetapi juga meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penggunaan dana publik. Pengadaan barang dan jasa konstruksi,
karenanya, menjadi sorotan utama, menuntut peningkatan kebijakan dan praktek yang dapat mendukung kedua tujuan ini
secara simultan.
Katalog Elektronik, yang awalnya difokuskan pada pengadaan barang, telah berevolusi untuk mencakup jasa,
dengan focus khusus pada sector konstruksi. Kemajuan ini merupakan Langkah penting dalam memodernisasi mekanisme
pengadaan tradisional yang sering terhambat oleh prosedur yang Panjang dan kurang transparansi. Katalog ini dirancang
untuk mempermudah pencarian dan seleksi penyedia barang dan jasa, memberikan berbagai pilihan yang dapat diakses
dengan mudah dan cepat oleh pengguna system pengadaan.

Dalam menjalankan sistem pemerintahan yang bertujuan untuk bernegara, maka negara Indonesia
harus mengatur dan mengelola keuangan dengan baik. Manajeman adalah sebuah proses perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian kegiatan seluruh anggota organisasi. Selain itu,
penggunaan seluruh sumber dari organisasi sudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Sedangkan administrasi memiliki arti yaitu seluruh rangkaian kegiatan yang telah ditata, terhadap beberapa
pekerjaan pokok yang dilakukan oleh banyak orang dalam 1 kelompok yang bekerjasama untuk mencapai
tujuannya. Sistem administrasi keuangan berarti rangkaian kegiatan penataan yang berupa penyusunan
anggaran belanja, penentuan sumber biaya, cara pemakaian, pembukuan, dan pertanggungjawaban atas
pembiayaan dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, semua langkah yang lebih
menjamin penggunaan biaya yang tersedia itu sehingga menjadi lebih efisien, efektif dan ekonomis harus
diambil.

Procurement Management merupakan masalah yang sangat penting bagi kehidupan sebuah Perusahaan. Peningkatan Efisiensi dan efektifitas di sektor Pengadaan akan sangat mempengaruhi biaya Produksi Perusahaan.
Bimtek ini dirancang untuk memberikan pemahaman terinci dan mendalam tentang manajemen Pengadaan disertai dengan peraturan pemerintah terbaru tentang pengadaan Barang dan Jasa.

Peraturan Menteri Keuangan No. 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Terbaru
telah di terbitkan bulan November 2023 dan mulai berlaku Efektif tanggal 1 Januari 2024. Untuk
meningkatkan pelayanan lelang, mewujudkan lelang yang lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel, sederhana,
modern dan menjamin kepastian hukum, serta merespons perkembangan model transaksi perdagangan melalui
sistem elektronik, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
perlu diganti, sehingga mendorong perlu ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 122 Tahun 2023
tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Program bimtek ini didesain untuk menghadirkan pengkajian Permen
Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, arah pengaturan, poin-point penting
Pengaturan PMK No. 122 Tahun 2023. Alur Penetapan waktu pelaksanaan lelang serta dokumen persyaratan
khusus dan umum lelang, pelaksanan lelang, pembatalan lelang serta risalah dan pelaporan lelang.