Lembaga Kebijakan pengadaan Barang/jasa pemerintah (LKPP) memperkenalkan katalog elektronik versi 6.0, adalah sebuah terobosan baru yang dirancang untuk meningkatkan kinerja system e-purchasing pemerintah. Kemitraan strategis dengan PT Tekom Indonesia (Persero) Tbk melalui unit GovTech Procurement, yang spesialisasinya adalah memfasilitasi transformasi digital dalam pengadaan sektor pemerintah, menjadi dasar pengembangan inovasi ini.
Katalog Elektronik versi 6.0 merupakan sebuah evolusi penting dalam usaha LKPP untuk memperbaiki dan memperkaya layanan pengadaan elektronik bagi para penggunanya. Inovasi ini menawarkan fitur-fitur canggih yang dirancang untuk membuat proses transaksi pengadaan pemerintah menjadi lebih mudah dan efisien bagi semua pihak terkait.
Sebagaimana yang diketahui,bahwa Ditjen.Pajak telah mengeluarkan beberapa peraturan terbaru pada akhir tahun 2023 dan awal tahun 2024 yang tentunya memberikan pengaruh signifikan terhadap hak dan kewajiban perpajakan bagi setiap Wajib Pajak. Seperti implementasi aplikasi terbaru melalui CoreTax Administration System, tentunya akan berdampak kepada pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan mulai tahun 2024. Oleh karena itu, dalam rangka untuk memberikan gambaran peraturan perpajakan terbaru, mengenai analisis persiapan pemeriksaan pajak dan implementasi pelaporan e-Bupot PPh Pasal 21 terbaru serta memberikan gambaran terkait rencana implementasi TaxPayersPortal dalam CoreTax Administration System
Peran perbankan Bank sebagai lembaga intermediasi bagi masyarakat, mempunyai kewajiban untuk menjalankan fungsinya dalam menyalurkan dan mengelola dana nasabah dengan baik. Untuk menjaga prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan, maka sangat diperlukan bagi pihak bank menilai aset-aset yang diberikan oleh nasabah sebagai jaminan. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya insani yang handal dalam menilai aset internal sehingga dapat membawa masalah, baik bagi nasabah maupun pihak bank.
Tingkat kejahatan siber (cyber crime) di Indonesia terus meningkat tajam. Serangan cyber oleh Hacker juga menargetkan Negara/Pemerintah, mulai dari Pusat hingga Daerah dengan membobol data-data rahasia, data dan informasi pribadi, data keuangan bank negara, dsb.
Satuan Pengendalian Internal (SPI) adalah fungsi yang wajib dimiliki oleh BLU/BLUD dalam menjamin akuntabilitas dan membantu manajemen dalam usaha mencapai tujuan organisasi, Agar fungsi ini bisa terbentuk dan berjalan dengan baik diperlukan pemahaman atas tata aturan, tugas pokok dan fungsi, serta teknik-teknik dalam pengendalian internal. SPI perlu menjalankan prosedur-prosedur audit yang sudah diatur dalam standar audit intern. Karena pembentukan Satuan Pengendali Internal diwajibkan sesuai dengan Permendagri 61 Tahun 2007 pasal 122, akan tetapi pada prakteknya SPI yang telah terbentuk belum sepunuhnya paham apa tugas dan fungsi SPI
Di tengah agenda besar pembangunan infrastruktur yang berlangsung di Indonesia, sector konstruksi memainkan peran kunci dalam mewujudkan visi pembangunan nasional.Anggaran tahun 2024, baik dari APBN maupun APBD, menandai sebuah periode penting di mana pemerintah berupaya keras untuk tidak hanya mempercepat proses pembangunan tetapi juga meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penggunaan dana publik. Pengadaan barang dan jasa konstruksi, karenanya, menjadi sorotan utama, menuntut peningkatan kebijakan dan praktek yang dapat mendukung kedua tujuan ini secara simultan.
Dalam menjalankan sistem pemerintahan yang bertujuan untuk bernegara, maka negara Indonesia harus mengatur dan mengelola keuangan dengan baik. Manajeman adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian kegiatan seluruh anggota organisasi. Selain itu, penggunaan seluruh sumber dari organisasi sudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan administrasi memiliki arti yaitu seluruh rangkaian kegiatan yang telah ditata, terhadap beberapa pekerjaan pokok yang dilakukan oleh banyak orang dalam 1 kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuannya. Sistem administrasi keuangan berarti rangkaian kegiatan penataan yang berupa penyusunan anggaran belanja, penentuan sumber biaya, cara pemakaian, pembukuan, dan pertanggungjawaban atas pembiayaan dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, semua langkah yang lebih menjamin penggunaan biaya yang tersedia itu sehingga menjadi lebih efisien, efektif dan ekonomis harus diambil.
Procurement Management merupakan masalah yang sangat penting bagi kehidupan sebuah Perusahaan. Peningkatan Efisiensi dan efektifitas di sektor Pengadaan akan sangat mempengaruhi biaya Produksi Perusahaan.
Bimtek ini dirancang untuk memberikan pemahaman terinci dan mendalam tentang manajemen Pengadaan disertai dengan peraturan pemerintah terbaru tentang pengadaan Barang dan Jasa.
Keberhasilan pelaksanaan sebuah proyek bergatung pada banyak faktor seperti kebijakan dan kompetensi organisasi/perusahaan dalam mengelola proyek tersebut yang didukung dengan penggunaan system manajemen proyek, dan orang-orang yang terlibat dalam mengelola suatu proyek.
Dalam Pelatihan ini dibahas mengenai mekanisme manajamen proyek, termasuk proyek penentuan jadwal dan pengendalian, dimana implementasinya di tuangkan dalam aplikasi Microsoft Project.
Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2021 tentang SDM PBJ, PPK Tipe C adalah PPK yang menangani pekerjaan dengan kategori Pengelolaan Kontrak sederhana, yakni yang bersifat operasional, rutin, standar, dan/atau berulang/repetisi. Pelatihan Kompetensi PBJP untuk PPK Tipe C menggunakan model pembelajaran Full learning.
